MENYOAL KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN KORUPSI
Eksistensi kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Sebab faktanya dalam praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Misalnya kita pernah mendengar putusan pengadilan negeri Ciamis Jawa Barat yang membebaskan terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Jamaluddin dengan pertimbangan bahwa kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.[1] Berita ini tentunya sangat mengejutkan semua kalangan, bahkan kalangan anti korupsi sangat menyesalkan putusan pengadilan negeri Ciamis tersebut. Yang menjadi persoalan bagi penulis adalah bahwa pengadilan sendiri ternyata memiliki pandangan beragam mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Sampai saat inipun mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap dipersoalkan, dan saat ini sedang dilakukan uji materil di Mahkamah Konsititusi. Dalam sidang ini yang dipersoalankan adalah eksistensi dari Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yaitu mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini penulis akan coba melakukan kajian juridis normatif tentang kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
Sejak berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ketangan kepolisian Repulbik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal didalam KUHAP. Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualiann untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi
Dapat dikatakan bahwa sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana koruspi adalah pasal 284 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut dikatakan : dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lalu dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi.
Akan tetapi untuk tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dalam pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :
“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejaksaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya ada pembatasan yaitu dengan adanya redaksi “sementara”. Kenyataannya setelah sekian banyak ketentuan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi mulai dari undang-undang nomor 3 tahun 1971, UU nomor 31 tahun 1999 sampai dengan UU nomor 20 tahun 2001 tidak ada penyebutan secara tegas tentang apakah kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu timbulah pelbagai macam penafsiran tentang apakah kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Keragaman penafsiran ini pulalah yang barang kali melahirkan putusan pengadilan negeri Ciamis tersebut yang menyatakan kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Apakah memang kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi? Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dilakukan pengkajian secara juridis normatif, artinya akan dilihat apakah memang dalam ketentuan perundang-undangan yang ada dinegara Indonesia ada ketentuan yang mengatur tentang keweangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu penulis dalam makalah ini akan melihat dari aspek juridis normatif mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan yang hendak penulis angkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan kejaksaan baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun dalam sistem peradilan pidana.
2. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, secara juridis normatif apakah ada dasar hukum kejaksaan dalam melakukan penyidikan tidak pidana korupsi, atau apakah kejaksaan adalah selaku penyidik tunggal dalam tindak pidana korupsi?
Demikian permasalahan yang penulis angkat dalam makalah ini, dan selanjutnya penulis akan bahas pada bab-bab berikut ini.
A. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan
Tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat didalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 yaitu pasal 30 ayat 1-3. Dari isi pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu :
- Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tuas dan wewenang, a)melakukanpenuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : a)peningkatan kesadaran hukum masyarakt; b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; c)pengamanan peredaran barang cetakan; d)pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan e)penegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama; f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.
Disamping itu kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam pasal 31, 33 dan 34 UU nomor 16 tahun 2004 yaitu :
a. kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa dirumahsakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak
b. Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
c. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya;
Disamping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh UU nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu didalam pasal 35, 36,37 UU nomor 16 tahun 2004.
Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangn dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.
B. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana
Pada setiap negara selalu mempunyai sisten peradilan pidana. Pada setiap negara didunia ini selalu mempunyai sistem peradilan pidana yang berbeda, dan perbedaan ini memberi pengaruh terhadap efektifitas pencegahan kejahatan atara satu sistem peradilan pidana disuatu negara dengan sistem peradilan pidana dinegara lain.[2]
Adanya perbedaan efektivitas pencegahan kejahatan dalam suatu negara bisa jadi disebabkan adanya campur tangan yangl ebih dari pemerintahnya, dapat pula oleh system otoriter dari pemerintahannya, bahkan ideologi suatu negara dapat mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan, dan semua itu tergantung pula dari pada sistem peradilan pidana dari negara-negara tersebut.[3]
Sejak berlakunya KUHAP, maka sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (integreted creminal justice system. Sistem terpadu tersebut diletakan diatas landasan “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.[4] Sehingga aktivitas pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi gabungan (ollection of fungction) dari, Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara.
Bila kita lihat ketentuan dalam pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang sekarang menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2004 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekusaaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indondesia.” Isi ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 bila dikaitkan dengan pasal 24 UUD 1945 ada sedikit perbedaan. Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan.
Perbedaan yang terdapat dari ketentuan dalam UU nomor 14 tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah dalam UU nomor 4 tahun 2002 dengan pasal 23 UUD 1945 adalah bahwa pasal 1 UU nomor 14 tahun 1970 kekuasaan kehakiman hanya menyelenggarakan peradilan, sehingga disini proses law enforcement hanya sebatas pada proses dipengadilan. Padahal kalau mau jujur proses penegakan hukum (law enforcoment) itu sifatnya konfrehensif. Tidak hanya sebatas proses persidangan dipengadilan, tapi telah dimulai dari proses penyelidikan oleh penyelidik dan penyidik. Disamping itu bentuk dari penegakan hukum tidak terletak pada proses persidangan dipengadilan saja, tapi juga termasuk semua bentuk kebijakan aparat penegak hukum yang sifatnya juga adalah preventif.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan Dominus litis yang dimiliki kejaksaan dinegara Indonesia.[5]
Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Jika demikian jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara kepengadilan.
Perbedaan mendasar HIR dengan KUHAP sehubungan dengan kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana kejaksaan pada masa berlakunya KUHAP tidak lagi bertindak selaku kooridinator penyidikan. Dimana pada masa berlakunya HIR (sebagai hukum acara pidana), penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai kooridnator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri.
Dalam KUHAP, kewenangan kejaksaan (penuntut umum) sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 KUHAP butir b, menyebutkan, “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidian dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.’
Dalam pasal 14 KUHAP butir b tersebut tidak menggunakan penyidikan lanjutan yang biasa dikenal dalam HIR, namun dalam KUHAP menyebutkannya dengan istilah prapenuntutan. Andi Hamzah berpendapat pembuat Undang-undang (DPR) terkesan menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal tersebut disebut prapenuntutan[6]
Andi Hamzah perpendapat bahwa petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan merupakan bagian dari penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan.[7] Sehingga dengan demikian sebenarnya kejaksaan (jaksa Penuntut Umum) merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana apapun. Dan penulis berpendapat hal ini merupakan kelemahan dari KUHAP, semestinya dalam penyidikan jaksa harus terlibat secara sebagaimana pada masa berlakunya HIR.
C. Dasar hukum kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi
Sebagaimana pada awal tulisan ini yaitu pada bagian pendahuluan penulis telah mengutip suatu putusan pengadilan negeri Ciamis yang berpendapat bahwa Kejaksaan (Jaksa) tidak berewenang secara juridis dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Alasan hakim pada saat itu adalah merujuk pda pada pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU dan hal ini dikaitkan dengan pasal 6 KUHAP yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus. Berdasarkan hal tersebut pengadilan negeri Ciamis menolak pelimpahan perkara yang diajukan dalam hal penyidikannya dilakukan oleh jaksa.
Lalu, apakah dengan demikian penyidikan yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan dianggap tidak sah? Pada bagian ini penulis akan coba melihat atau melakukan kajian secara normatif, bagaimana kewenangan kejaksaan sesungguhnya dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan pasal 6 KUHAP, maka yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara R.I dan Pejabat pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus (dalam hal ini tidak termasuk kejaksaan), sehingga di negara R.I ini Kepolisian merupakan penyidik tunggal terhadap perkara apapun.
Didalam peraturan peralihan KUHAP yaitu pasal 284 ayat (2) disebutkan : “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualiaan untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”
Lalu dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi.
Akan tetapi untuk tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dalam pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :
“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bahwa pada saat berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus).
Disamping PP nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum kejaksaan melakukan penyidikan adalah pasal 2 TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui eksistensi kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan :
Tugas dan kewenangan Jaksa adalah : “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU”.
Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan UU adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2000 Jo UU Nomor : 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Seperti telah disebutkan dimuka adanya putusan pengadilan negeri Ciamis tersebut setidaknya telah menimbulkan keragaman putusan pengadilan atas suatu hal dan objek yang sama. Memang belum dapat dipastikan adanya jurisprudensi tetap yang dapat dijadikan pedoman dalam menjawab dengan pasti mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Mahkamah Agung telah memberikan jawaban untuk menanggapi persoalan hukum tersebut dengan mengeluarkan pendapat/fatwa nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokonya fatwa tersebut berpendirian bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan dasar :
- Pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 ju undang-undang nomor 20 tahun 2001
- Pasal 27 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.
- Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983
- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004. (sumber Varia Peradilan ke-XXI nomor 243 Pebruari 2006, hal. 34).
Melalui fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.
[1] kompas, 26 Juni 2007
[2] Loeby loqman, SH MH, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.15
[3] loc.cit
[4] Yahya Harahap, Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 90
[5] Marwan Efendi, Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum, Gramedia, 2005, hal. 105
[7] ibid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar