Praperadilan

PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN

PIDANA TERPADU

I.              PENDAHULUAN

                    Sejak lahirnya Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang biasa  dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, ada beberapa hal yang  baru bila dibandingkan dengan hukum acara pidana sebelumnya yaitu Herziene Indiesche Reglement (HIR), yaitu :

-          Hak-hak tersangka dan terdakwa (pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP)

-          Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP)

-          Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP)

-          Pengawasan Pelaksanaan putusan Hakim (pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP)

-          Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP).

                    Dilihat dari hal-hal yang baru dalam KUHAP, tergambar jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka  dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Apalagi bila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan, dengan kehadiran KUHAP, masalah ini telah ditampung.

                    Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan) berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004, dalam pasal 8 UU nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahnnya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

                    Keberadaan lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sebagai sarana control oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakaatan harus merupakan hubungan yang sinkron sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga diantara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpa tindih, serta masing-masing komponen             mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem. (Loebby Loqman, SH MH, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.16).

                    Sistem Peradilan Pidana terpadu ini (intregrited Criminial justice System) memiliki tujuan adalah untuk dapat mengatasi kejahatan. Sebagaimana diketahui masing-masing lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung  dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki undang-undangnya sendiri, sehingga bila masing-masing lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri untuk mengatasi kejahatan, maka apa yang menjadi tujuan bisa saja tidak tercapai.

                    Oleh karena itu Lembaga Praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupuan Kejaksaan akan mewujudknya tercapainya apa yang dikehndaki oleh system peradilan pidana terpadu tersebut.

II.      RUANG LINGKUP PRAPERADILAN

1. Pengertian Praperadilan

                    Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa lembaga Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh KUHAP. Menurut Andi Hamzah, Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter-Commissaris dinegara Belanda. (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal.188).

                    KUHAP tidak memberikan defenisi yang jelas mengenai Praperadilan, hanya saja dalam pasal 1 butir 10 KUHAP disebutkan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang  :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tesangka atau keluarganya atau  pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghhnetiakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

                    Dari pengertian Praperadilan tersebut diatas dapat terlihat bahwa lembaga peradilan bukan lembaga peradilan tersendiri, melaiankan bagian dari pengadilan negeri. Di Negeri Belanda Rechter Commissaris timbul dari perkembangan zaman yang menhendaki hakim mempunyai peran aktir dalam peradilan pidana. Sedangkan praperadilan di Indonesia diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. (Ratna Nurul Afiah, Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya, Akedimika Pressindo, Jakarta, 1986, hal.75).

                    Fungsi lembaga praperadilan ini adalah sebagai wujud pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh hakim. Sifat aktif dari hakim dalam peradilan pidana  merupakan tuntutan zaman, sehingga dalam pelaksanaanya praperadilan ini diharapkan hakim dapat bertindak secara adil dan benar serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana. Sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bahwa tujuan dibentuknya lembaga Praperadilan ini adalah untuk tegaknya hukum  dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 3).

B.   Wewenang Praperadilan

                    Sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 KUHAP, ada beberapa wewenang pengadilan negeri untuk memutus dan memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangan lembaga praperadilan, diantaranya yaitu :

a.    Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya Paksa.

                    Kewenangan memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya upaya paksa adalah kewenangan pertama yang diberikan oleh KUHAP. Yang masuk dalam upaya paksa dalam hal ini adalah penangkapan dan penahanan.

                    Sebagaimana diketahui dalam KUHAP telah ditentukan syarat dan batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan upaya paksa. Misalnya batas penangkapan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah 1 kali dalam 24 jam, dan bila telah lewat dari 1 kali 24 jam, maka tersangka wajid dilepaskan. Begitu pula dalam penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah tangkap. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi, maka terhadap penyidik pihak tersangka dapat  mengajukan praperadilan. Begitu pula dengan masa penahanan, dimana penahanan yang diberikan kepada penyidik hanya 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk 40 hari. Apabila jangka waktu penahanan telah lewat dan tidak ada dasar lagi untuk memperpanjang, maka terhadap tersangka wajid dilepaskan. Apabila tidak dilepaskan, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan. Demikian pula dengan penahanan yang dimiliki oleh Penuntut Umum hanyalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Pengadilan selama 30 hari, menyalah ketentuan tersebut, maka Penuntut umum dapat diajukan praperadilan oleh tersagka atau terdakwa.

b.    Memeriksa sah atau tidaknya Penghentikan Penyidikan dan Penghentian Penuntutan.

                    Kasus lain yang termasuk kedalam ruang  lingkup kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

                    Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf  i  KUHAP menyebutkan penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan penghentikan penyidikan. Begitu pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal  13 KUHAP untuk menghentikan penuntutan .  Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat terjadi karena kurang cukup bukti, atau apa yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, atau dapat juga karena alasan nebis in idem atau perkara telah kadaluarsa untuk menuntut.

                    Yang menjadi persoalan adalah apakah alasan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang? Atau penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut telah ditafsirkan secara tidak benar. Oleh karena itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) maka terhadap penghetikan penyidikan dapat dilakukan praperadilan oleh pihak ketika atau penuntut umum demikian sebaliknya penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau penyidik.

c.    Memeriksa tuntan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

                    Sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP, bahwa tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan praperadilan untuk meminta tuntutan ganti rugi berdasarkan alasan :

-          Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

-          Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

-          Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnyamesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

                    Terhadap alasan-alasan tersebut diatas pihak tersangka, atau keluarganya atau penasihat hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui lembaga praperadilan.

                    Disamping hak menuntut ganti rugi, pihak tersangka, keluarga tersangk atau penasihat hukumnya dapat juga mengajukan permintaan rehabilitasi.  Pengertian rehabilitasi menurut pasal 1 butir 23 adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penuntutan, atau peradilan  karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang  atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya  atau hukum yang diterapkan.

C.   Proses Pemeriksaan Praperadilan

                    Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penyidikan  (pasal 81 KUHAP), ditentukan beberapa hal :

1.     Dalam waktu tiga hari setelah menerima pernohonan hakim yang ditunjuk menetapkan hari siding.

2.     Dalam memeriksa permohonan praperadilan tersebut, hakim mendengar keterangan baik terangka atau permohon maupun dari pejabat yang berwenang;

3.     Pemeriksaan dilakukan secar cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

4.     Sidang dalam perkara praperadilan dilaksanakan oleh hakim tunggal

5.     Apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

6.     Putusan hakim dalam aara pemeriksaan praperadilan dalam ketiga hal tesebut dimuka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (vide pasal 82 ayat (2) KUHAP).

7.     Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksan masihg-masig harus segera membebaskan tersangka;

8.     Dalam hal putusan menetapkan bahw seustu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penunttutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

9.     Dalam hal tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam  hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi;

10.  Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

D.   Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan

                    Dalam hukum Acara pidana yang berlaku di Indonesia mengenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berupa banding, kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

                    Dalam putusan praperadilan, apakah dapat dimintakan upaya-upaya hukum baik upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat ketentuan dalam pasal 83 KUHAP, yang berbunyi :

1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yan guntuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan tinggi dlam daerah hukum yang bersangkutan.

                    Berpijak pada ketentuan pasal 83 KUHAP tersebut, maka yang dapat dibolehkan untuk dimintakan banding terhadap putusan praperadilan hanyalah pada putusan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga putusan terhadap sah tidaknya penangkapan, penahanan, ganti rugi, rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding.

                    Terhadap permintaan banding menurut ketentuan dalam Pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa setelah diterima / dicatat dalam register kepaniteraaan kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan pada aara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. (Pedoman Pelaksaan KUHAP, cetakan kedua tahun 1982).

                    Mengingat sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa putusan praperadilan pada pokoknya tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, lalu apakah terhadap putusan praperadilan dapat juga dimintakan Kasasi? Mengenai hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Khakiman RI No.M 14-PW 07 03 TAHUN 1983, dalam keputusan tesebut disebutkan bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian seara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapt dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yan gdilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang horizontal dari pengadilan negeri.

III.     PERAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A.        Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

                    Pada setiap negara selalu mempunyai sisten peradilan pidana. Pada setiap negara didunia ini selalu mempunyai sistem peradilan pidana yang berbeda, dan perbedaan ini memberi pengaruh terhadap efektifitas pencegahan kejahatan atara satu sistem peradilan pidana disuatu negara dengan sistem peradilan pidana dinegara lain. (Loeby loqman, SH MH, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.15.)

                    Adanya perbedaan efektivitas pencegahan kejahatan dalam suatu negara bisa jadi disebabkan adanya campur tangan yan glebih dari pemerintahnya, dapat pula oleh system ototiter dari pemerintahannya, bahkan ideologi suatu negara dapat mempengaruhi efektivitas penegahan kejahatan, dan semua itu tergantung pula dari pada sistem peradilan pidana dari negara-negara tersebut. (loc.cit)

                    Sejak berlakunya KUHAP, maka sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (integreted creminal justice system.  Sistem terpadu tersebut diletakan diatas landasan “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum  sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. (Yahya Harahap, Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 90).

Sehingga aktivitas pelaksanaan criminal justice system  merupakan fungsi gabungan (ollection of fungction) dari, Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara.

                    Bila kita lihat ketentuan dalam pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang sekarang menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2004 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekusaaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan keadilan berdasarkan  Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indondesia.” Isi ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 bila dikaitkan dengan pasal 24 UUD 1945 ada sedikit perbedaan. Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang meredeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan.

                    Melihat kedua bunyi ketentuan tersebut diatas yaitu pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU nomor 14 tahun 1970 terlihat ada perbedaan yaitu adanya pembatasan yang dilakukan pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 dalam pelaksanaan kekuasan kehakiman dibanding pasal 24 UUD 1945. Dalam UU nomor 14 tahun 1970 hanya membatasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan. Hal ini sebenarnya kurang tepat, sebab bila dikaitkan dengan system peradilan pidana terpadu, maka yang menjadi tujuan dilaksanakannya system terpadu tersebut adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan penegakan hukum atau undang-undang.  Prof. Barda Nawawi juga kurang sependapat dengan pembatasan kekuasaan kehakiman hanya pada penyelengaraan peradilan. Perumusan demikian memberi kesan yang sempit, bahwa “kekuasaan kehakiman” identik dengan “kekuasaan peradilan” atau “kekuasaan mengadili”. Seharusnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan (untuk) menegakan hukum/undang-undang. Dalam persepektif Sistem Peradilan Pidana, kekuasaan kehakiman itu diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap, yaitu kekuasaan penyeidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan/lembaga pengadilan) dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi). Kempat tahap itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana  (atau sistem Peradilan pidana) yang integral. (Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hal.49)

B.   Praperadilan Sebagai Lembaga pengawasan

                    Dasar dibentuknya lembaga Praperadilan  dapat dilihat dalam pendoman pelksanaan KUHAP yang mengatakan :

                    Mengingat  bahwa demi kepentingan pemeriksan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan  dari hak-hak  asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur daldam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan.

                    Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, jelas, terbentuknya Lembaga Praperadilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahananan, penghentikan penyidikan maupun penghentian penuntutan.

                    Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagai mana Rechter Commissaris di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa.

Maka untuk memberikan perlindungan ini yaitu terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana, diperlukan suatu pengawasan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh hakim.

                    Maksud pengawasan disini adalah pengawasan bagaimana alat negara penegak hukum menjalankan tugasnya, sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap tindak yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku itu, berhak untuk mendaatkan ganti rugi atau rehabilitasi. (Ratna Nurul Afiah, Hal. 75.

                   

Filsafat Hukum

HUKUM KESEIMBANGAN

Theseus adalah pahlawan yang sangat terkenal dalam legenda (mitologi) rakyat  Athena, bahkan oleh kehebatan Theseus dan perannya yang sangat besar bagi  rakyat Athena, telah melahirkan ungkapan ditengah-tengah rakyat Athena yang mengatakan, “kota Athena bukan apa-apa tanpa Theseus”. Dia dianggap  pahlawan, dikarenakan kesetiaannya untuk berkorban demi rakyat Athena untuk melawan seorang monster bernama Minotaur. Ada hal yang menarik dari kisah Theseus, yaitu pemikirannya yang sederhana  mengenai keadilan.

Bagi Theseus hukuman yang adil bagi penjahat adalah menghukum sipenjahat dengan hukuman seperti si penjahat menghukum korbannya. Misalnya Sciron yang telah menghukum korbannya dengan menyuruhnya berlutut dan mencuci kakinya dan kemudian menendangnya kelaut; Theseus melakukan hal yang serupa pada Sciron. Begitupula dengan Sinis, yang membunuh korbannya dengan mengikat mereka dipohon Pinus, juga mati dengan cara demikian.[1]

Hukum yang diterapkan oleh Theseus tersebut adalah gambaran dari “hukum keseimbangan”(lex Illianos). Tradisi Yahudi juga mengenal hukum keseimbangan yang dikenal dengan istilah  “gigi ganti gigi” dan  “mata ganti mata”. Artinya dalam hukum Yahudi, bila seseorang melakukan pembunuhan, maka sipembunuh tersebut juga harus dihukum bunuh.

Setelah saya renungkan, ternyata alam telah mengajarkan kita tentang hukum yang sesungguhnya. Tatkala Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia telah membentuk hukum keseimbangan itu. Dia menciptakan Siang dan malam, ada terang dan ada gelap, ada laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya yang kesemuanya menunjukan adanya keseimbangan.

Hukum Islam juga mengenal hukum keseimbangan ini, seperti bagi pencuri hukuman baginya adalah dipotong tangannya, karena dianggap tangan tersebut telah melakukan kejahatan pencurian, kareana tanganlah yang digunakan pencuri dalam melakukan kejahatan tersebut. Istilah yang digunakan dalam Hukum Islam mengenai hukum keseimbangan atau hukum pembalasan ini adalah Qisos.

Hukum keseimbangan atau biasa juga disebut hukum pembalasan, sesungguhnya hendak mengajarkan kepada kita, tentang bagaimana alam akan melakukan hal serupa kepada seseorang sebagaimana yang telah dia perbuat. Ada ungkapan yang mengatakan apa yang kamu tabur, maka itu juga yang akan kamu tuai. Tidak mungkin petani yang menabur benih padi akan menuai (memanen) jagung atau apel, tentu jika yang ditabur adalah benih padi, maka yang akan dituai juga adalah padi.

Hukum keseimbangan ini termasuk juga hukum alam (natural law). Alam akan memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang telah dilakukan manusia. Ketika manusia tidak lagi bersahabat dengan alam dengan cara merusak hutan, maka alampun akan memperlihatkan ketidak bersahabatannya, yaitu dengan  menghukum manusia misalnya, melalui bencana banjir.

Hukum keseimbangan ini membenarkan ungkapan yang mengatakan, apa yang hendak orang lain perbuat pada dirimu, maka perbuatlah itu juga pada orang lain. Kalimat ini akan mengajarkan kita bagaimana bersikap dalam kehidupan ini. Ketika anda senang memberikan senyuman pada orang lain, maka percayalah anda akan menemukan banyak orang lain selalu tersenyum dengan anda.

Begitu pula ketika anda berbuat baik kepada sesama, percayalah alam juga akan memberikan kebaikan kepada anda. Ketika anda banyak memberi alam akan membuat anda tidak pernah merasa kekurangan, dan bahkan lebih dari itu, anda akan menyaksikan betapa banyaknya kebaikan yang akan anda terima disepanjang kehidupan anda.

 Pelajaran yang dapat kita petik adalah janganlah pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik. Amsal Sulaiman juga mengajarkan kita tentang hukum keseimbangan ini, “Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan”. So, berbuat baiklah sepanjang umurmu dan mulailah sekarang!.

---

[1] Dikutip dari buku karangan Edith Hamilton, Mitologi Yunani, 2011, hal.134.

Persidangan In Absensia

PERSIDANGAN IN ABSENSIA DALAM PERKARA KORUPSI

           

      Persidangan in absentia merupakan penyimpangan dari proses persidangan secara umum, sebab menurut KUHAP dalam Pasal 196 ayat (1) menyebutkan, “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.  Penyimpangan dari ketentuan ini,  dalam hal apabila  undang-undang memang secara tegas membolehkan persidangan in absensia. Pertanyaannya adalah apakah KUHAP ada mengatur tentang persidangan secara in absensia?

      Persidangan secara in absensia dalam KUHAP hanya berlaku terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan,    “terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Selain itu, Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan:

(1)  Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana;

      Apabila mengacu pada ketentuan dalam KUHAP, maka persidangan in absentia pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas yang memang secara tegas disebutkan dalam KUHAP. Akan tetapi oleh Mahkamah Agung telah pula memperluas pelaksanaan persidangan secara in absensia. Melalui surat Edaran Mahkamah Agung   No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa “Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (verstek) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.”.

Jadi, hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan (lihat Pasal 205 KUHAP).

      Persidangan in absentia merupakan persidangan tanpa hadirnya terdakwa, larangan terhadap persidangan in absentia adalah berangkat dari asumsi dasar bahwa persidangan pidana harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak asasi dari terdakwa, sehingga pelaksanaan persidangan in absentia dianggap pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, karena persidangan tersebut mengakibatkan    hak-hak bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan   akan  terabaikan.  Lalu apakah ada ketentuan lain yang membolehkan dilaksanakannya peradilan in absentia. 

      Ada beberapa perundang-undangan di Indonesia yang membolehkan dilaksanakannya peradilan secara in absensia. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, Undang-undang   No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.

      Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dasar hukum  peradilan secara in absensia, diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

      Bagaimanakah pelaksanaan persidangan secara  in absensia ini? Ada dua pandangan dikalangan penegak hukum tentang pelaksanaan peradilan secara In absensia. Pandangan pertama berpendapat,  persidangan secara in absensia hanya bisa dilaksanakan apabila sebelumnya dalam penyidikan tersangka telah diperiksa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga bila dipersidangan ternyata terdakwa tidak hadir, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persidangan tanpa hadirnya terdakwa (in absensia). Sedangkan pandangan kedua, peradilan secara in absensia dapat dilaksanakan, meskipun sejak awalnya (penyidikan) tersangka tidak pernah hadir atau diperiksa.

      Terhadap pandagan pertama, barangkali tidak akan menimbulkan persoalan, karena baik keterangan maupun identitas terdakwa telah tecantum sebelumnya dalam BAP. Bagaimana dengan identitas terdakwa yang sejak awal tidak diketahui, karena pada saat penyidikan terdakwa tidak pernah diperiksa?

      Memang pengaturan tentang persidangan secara in absensia tidak diatur secara detail dalam undang-undang, misalnya apakah penyidikan secara in absensia juga dibenarkan? Hal ini akan terkait erat dengan pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diketahui, ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, menyatakan:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a.    Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tangga lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b.    Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila terdakwa sejak awal (tahap penyidikan) tidak pernah diperiksa yang pasti identitas terdakwa tidak akan diperoleh secara lengkap, sehingga identitas terdakwa dalam surat dakwaan tidak lengkap sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf a tersebut.

Persoalannya adalah apakah dengan identitas yang tidak lengkap tersebut akan membawa konsekwensi terhadap surat dakwaan? Ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP hanya menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam hal tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (2) huruf b yaitu apabila uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan tidak dipenuhi. Artinya dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidananya akan berdampak dakwaan batal demi hukum. Sedangkan identitas yang tidak lengkap tidak mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.

Maka dapat disimpulkan, apabila dilakukan persidangan secara in absensia, maka tidak ada keharusan bahwa identitas terdakwa harus lengkap, cukup apabila nama terdakwa saja disebutkan, karena ketidak lengkapan identitas terdakwa tidaklah menyebabkan dakwaan  batalkan demi hukum.

Bahwa dengan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka peradilan in absensia dalam tindak pidana Korupsi, tidak mensyaratkan bahwa terdakwa harus terlebih dahulu diperiksa dan dibuat BAPnya pada saat penyidikan. Ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) tersebut hanya mensyaratkan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah,

Disamping itu, apabila penasihat hukum terdakwa dalam persidangan secara in absensia ternyata hadir hal ini tidak dibenarkan, dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus menolak kehadiran penasihat hukum terdakwa dalam persidangan secara in absensia. Ketentuan ini diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1989  tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "In Absentia". Ketidak hadiran terdakwa secara sengaja dianggap sebagai menghambat jelannya persidangan dan pelaksanaan putusan hakim.